Kampanye hitam melalui media sosial marak

kampanye hitam atau black campaign melalui media sosial, seperti facebook serta twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur di nusa tenggara barat pada mei 2013 dan pemilu anggota legislatif 2014.

ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid selama mataram, rabu, mengatakan para pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi serta memfitnah pasangan kandidat lain, demikian juga calon anggota legislatif.

kampanye dengan media sosial atau jejaring sosial, semisal facebook serta twitter diatur dalam peraturan komisi pemilihan publik (pkpu) no. 1/2012 mengenai melalui kampanye legislatif. tapi untuk pilkada tak banyak diatur secara gamblang, ujarnya.

namun, katanya, ini mesti dipahami secara substansi daripada masalah itu, meskipun tak diatur secara normatif dalam pkpu terkait dengan pilkada, banyak perbuatan hukum yang dilarang, seperti menghasut, memfitnah serta menhina bagian lain.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan, pada hal ini apakah perbuatan itu ditarik ke tindak pidana pemilu serta, selama hal ini bawaslu mampu mengikuti aksi sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku, manakala banyak laporan mengenai gal itu.

kami bisa menikmati daripada tema besar, manakala tersebut dilakukan selama momentum kampanye pemilu, namun ini harus melibatkan ada bagian untuk merupakan kesepahaman bersama. di persentasi itu bisa menggunakan undang-undang mengenai infomasi teknologi elektronik (ite), ujarnya.

upaya iini, berdasarkan dia, supaya pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih daripada hal-hal dan tidak produktif, sebab berdasarkan undang-undang kampanye tersebut diselenggarakan pada rangka menyerahkan studi politik kepada penduduk.

karena itu masalah ini mesti diskusikan melalui aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, kpu, kpid dan bawaslu supaya banyak Salah satu pemahaman. kalau ditarik ke tindak pidana pemilu, maka polisi mampu memproses, ujarnya.

khuwailid menyampaikan, selama ini sudah ada ruang kosong, sebab masalah ini tak diatur dengan tegas di regulasi dan ada. namun lubang itu mesti ditutup, namun ini tidak dapat hanya diselenggarakan bawaslu dan kpid sendiri, karena keuntungan tersebut merupakan otoritas institusi lain.

ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media internet termasuk pesan singkat atau sms juga jejaring sosial ada digunakan supaya kampanye hitam.

tidak bisa dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 ada bagian yang membeli media online untuk kampanye tergolong black campaign ataupun kampanye hitam, ujarnya.

Entri Populer