ketua komisi nasional hak asasi manusia siti noor laila bersilaturahim dengan para korban perbudakan dalam pabrik panci di tangerang yang berasal dari lampung, bersama kaum tokoh penduduk desa blambangan pagar di kabupaten lampung utara, minggu.
silaturahim itu dilakukan sn laila untuk membeli info lebih lanjut dari para korban atas nasib yang dialami sebelumnya, termasuk memperoleh input dari tokoh warga setempat agar langkah seterusnya.
persoalan dugaan kehadiran praktik perbudakan selama pabrik panci selama tangerang, banten, yang selama antara kaum korbannya berasal dari lampung itu, dan mencari fokus serius para peserta dialog pusiban diadakan kerja sama harian publik lampung post, lampung mega televisi (lampung tv), serta saptalangit konsultan yang menghadirkan aktivis serikat buruh, kepala dinas tenaga kerja bandarlampung dhomiril hakim, hakim peradilan hubungan industrial bandarlampung, akademisi, pengusaha, dan praktisi media supaya disiarkan dalam sabtu-minggu.
para aktivis serikat buruh di lampung mengecam keras baru kehadiran praktik perbudakan selama negeri ini, apalagi para korbannya serta berasal dari lampung.
Informasi Lainnya:
mereka mendesak pemerintah dan penegak hukum benar-benar serius menindak tegas pelaku perbudakan itu, untuk tidak hingga terjadi dulu serta dialami kaum buruh yang lain di tanah air.
akademisi dari fakultas ekonomi universitas lampung (unila) asrian hendicaya mengingatkan untuk undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan segera direvisi dan disempurnakan dulu, mengingat masih adanya sejumlah kelemahan yang memungkinkan terjadi penyimpangan dalam praktik ketenagakerjaan dan perburuhan pada negeri kita.
aktivis serikat buruh selama lampung y joko purwanto mengkritik kebijakan upah murah yang malahan didengungkan serta dipromosikan terhadap para investor juga pengusaha selama indonesia, sehingga praktik serupa perbudakan juga pemberian upah rendah terus saja masih berlangsung juga dialami umumnya pekerja di indonesia hingga saat ini.
para buruh selama lampung mendesak pemerintah segera menghapuskan praktik outsourcing ataupun alihdaya yang membahayakan para pekerja juga meningkatkan fungsi pengawasan juga perlindungan tenaga kerja.
berkaitan melalui persentasi perbudakan di pabrik panci dalam tangerang, komnas-ham menyebutkan sembilan korban berasal daripada kabupaten lampung utara provinsi lampung.
kasus tersebut terungkap daripada pengaduan dua pemuda dan bernama andi gunawan (20) serta junaidi (22), tutur ketua komnas-ham, sn laila.
menurut dia, andi serta junaidi dan berasal dari lampung utara tersebut semula diajak bekerja ke tangerang dengan orang yang tak digemari sebelumnya.
ia menyebutkan, saat tiba dalam tangerang, mereka diserahkan pada orang lain dan membawanya ke pabrik dan kemudian dikenal dibuat pabrik pembuat panci.
di pabrik tersebut, tas mereka yang berisi baju, dompet dan telepon genggam diambil oleh bagian keamananan pabrik.
mereka disuruh berusaha mulai jam 06.00 sampai 24.00 wib, dengan hanya diberi makan pagi juga siang saja, ujar dia.
selain tersebut, menurut laila, mereka juga memperoleh perlakuan buruk berupa penganiayaan dari centeng (keamanan) dalam pabrik tersebut.
laila menjelaskan, karena tak kuat dengan perlakuan itu, akhirnya di april ini mereka berhasil melarikan diri dan pulang ke lampung utara.
kejadian dan mereka alami dilaporkan pada kepala desa juga langsung melaporkannya ke polres lampung utara, kata laila.
ia menungkapkan kiranya polda metro jaya dan polres tangerang melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap pemilik dan keamanan pabrik, sekaligus menyelamatkan 46 buruh pabrik ilegal dan berada di tangerang.
komnas-ham menyerahkan apresiasi atas aksi atau reaksi cepat dan diselenggarakan dengan polda metro jaya sehingga jumlah ini terungkap.
kasus ini terindikasi kehadiran pelanggaran ham atas terbebas dari penganiayaan, hak atas kesejahteraan dan hak atas kebebasan pribadi, papar laila.
karena tersebut, berdasarkan dia, komnas-ham berharap bagian kepolisian mampu mengusut persentasi itu dengan selesai juga memprosesnya dengan hukum.
namun laila serta mengeluhkan, jumlah itu menunjukkan baru lemah pengawasan pemerintah di persoalan ketenagakerjaan menarik daripada tingkat terendah sampai pusat.